Wakajati Jatim Hadiri Penandatanganan MoU Antara Komisi Kejaksaan RI dengan Universitas Muhammadiyah Malang

SURABAYA - Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur J. Devy Sudarso, S.H., CN., dengan didampingi beberapa Kajari menghadiri kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Kejaksaan RI dengan Universitas Muhammadiyah Malang, Kamis (8/6/2023). 

Acara penandatangan Mou yang bertempat di lantai 7 Gedung Kuliah Bersama (GKB) 4 Universitas Muhammadiyah Malang tersebut di hadiri Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita Simanjuntak, SH. MH., Komisioner Kejaksaan RI Sri Harijati P., SH, MM. dan Bhatara Ibnu Reza, SH.M.SI, LL.M, M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Prof. Syamsul Arifin, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Dr. Tongat, SH., M.Hum, . 

Baca juga: Jampidum Setujui 7 Restoratif Justice Kejaksaan Tinggi Jawa timur

Sementara dari Kejaksaan di hadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Jehezkiel Devy Sudarso, S.H., C.N., Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ardito Muwardi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Kepala Kejaksaan Negeri Batu.

Dalam sambutannya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beraharp kerjasama ini dapat menciptakan persamaan persepsi guna mengakselerasikan kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. 

Baca juga: JAM-Pidum Setujui 7 Pengajuan Kejati Jatim untuk Restorative Justice

Selanjutnya kami kami sangat mengharapkan kerjasama, saran, kritik dan koreksi terhadap kinerja Kejaksaan maupun aparat kejaksaan sehingga nantinya dapat dijadikan bahan masukan yang berguna dan konstruktif dalam rangka melakukan pembenahan dan perbaikan internal institusi Kejaksaan di masa yang akan datang. “Hal ini sangat diperlukan untuk menjawab ekspektasi yang begitu besar dari masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan yang jujur, profesional, berintegritas dan akuntabel”, jelasnya. 

Sementara itu, dalam sambutannya yang lain KKRI menyampaikan akan pentingnya MoU dan kerjasama ini untuk dihadirkan di Perguruan Tinggi, agar seluruh pandangan dan pikiran yang dilahirkan nantinya murni dari kajian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, demi mewujudkan salah satu hasil dari program merdeka belajar di Indoenesia”

Baca juga: Cegah Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Santri, Kejari Kota Madiun Gelar Jaksa Masuk Pesantren di Ponpes Al-Muttaqin

Setelah kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Kejaksaan RI dengan Universitas Muhammadiyah Malang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Menggerakkan Peran Serta Civitas Akademika Dalam Rangka Mendukung Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan RI”, yang diselenggarakan di Gedung Aula Universitas Muhammadiyah Malang. (*)